BEIRUT – Melihat kondisi Lebanon saat ini, jelas bahwa tanda-tanda kekacauan sedang melanda Timur Tengah. Masuknya pengungsi asal Suriah dan Irak semakin mewarnai penampungan yang sudah dipenuhi pengungsi asal Palestina. Jabatan presiden di Lebanon masih kosong semenjak dua tahun lalu, karena faksi-faksi politik yang saling bersaing, yang menandakan perseteruan antar penyokong dari Iran dan Arab Saudi, justru melemahkan tata kelola pemerintahan dalam negeri. Dukungan yang diberikan tidak serta-merta menyelesaikan masalah.
Meskipun demikian, Lebanon menunjukkan tanda-tanda ketahanan. Investor dan pengusaha mengambil risiko dan mendirikan usaha-usaha baru. Kelompok masyarakat sipil mengusulkan dan menerapkan inisiatif-inisiatif bermanfaat. Pengungsi kembali bersekolah. Lawan-lawan politik berkolaborasi demi mengurangi risiko keamanan dan pemimpin-pemimpin keagamaan mengusung tema hidup berdampingan dan toleransi.
Ketahanan Lebanon dihasilkan dari kenangan buruk atas perang saudara yang berdarah (1975-1990). Sebaliknya, pengalaman negara-negara lain di Timur Tengah – yang melibatkan sejarah panjang kediktatoran dan pengabaian terhadap kekecewaaan warga yang berkepanjangan – telah menyulut api konflik. Suriah, Irak, dan Yaman kini terpecah-belah akibat perang. Sementara itu, kesulitan yang dialami Palestina yang terus memburuk masih membekas di hati penduduk Arab dan muslim. Di tengah gejolak ini, kelompok-kelompok radikal baru dengan agenda transnasional semakin merajalela.
Selama dua tahun terakhir, konflik melebar ke luar batas-batas negara dan mengancam keamanan global. ISIS atau the Islamic State mengeksploitasi kemarahan Sunni yang ada sejak lama untuk menentang keutuhan wilayah Irak dan Suriah, menciptakan kekosongan strategis yang kini diperebutkan Rusia, Irak, Amerika Serikat, Turki, dan Arab Saudi, kadang secara tidak langsung, tapi seringnya melalui intervensi militer langsung.
Setiap negara memiliki agendanya masing-masing. Irak ingin menonjolkan dukungannya pada populasi Syiah yang dominan, sementara Arab Saudi bereaksi dengan mempersenjatai faksi pemberontak yang melawan presiden Suriah yang disokong Iran, yaitu Bashar al-Assad, dan upaya mengakhiri “kehadiran” Iran di negara tetangganya, di Yaman. Bagi Turki, kepentingannya adalah menghentikan pembentukan negara Kurdi, yang mungkin terjadi apabila pembagian wilayah di Irak dan Suriah betul-betul terjadi.
Dengan memburuknya kondisi di Timur Tengah layaknya tersedot ke dalam pusaran konflik permanen, tidak sulit membayangnya bahwa hanya diktator atau tokoh fanatik agama yang bisa membawa kestabilan. Namun pemikiran tersebut mengabaikan sejumlah aksi revolusi progresif yang pernah terjadi, seperti di Beirut tahun 2005, di Aljazair dan Teheran tahun 2009, dan Arab Spring yang diawali di Tunisia dan menyebar ke seluruh kawasan pada tahun 2011.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Agar bisa memahami kemana berjalannya Timur Tengah, kita perlu kembali menelusuri sejarah untuk menilik asal-mula krisis di kawasan. Nationalisme Arab dan aspirasi modernisasi telah runtuh pasca kekalahan Arab pada perang Arab-Israel tahun 1967 dan merosotnya harga minyak pada tahun 1986. Para pemimpin nasional mempertahankan kekuasaan melalui penindasan dan menggunakan partai-partai oposisi Islam sebagai tameng untuk menghindari reformasi politik. Perekonomian nasional, yang diperburuk dengan praktik kronisme, berakibat pada rendahnya pertumbuhan, dan hilangnya legitimasi pemerintah.
Kegagalan strategi tersebut berdampak pada jatuhnya rezim yang menerapkannya – di Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, dan negara-negara lain – pada tahun 2011. Ketika tidak ada institusi yang bisa membawa transisi politik secara damai di negara-negara tersebut, kelompok-kelompok yang mengedepankan kekerasan mempunyai keunggulan dibandingkan masyarakat awam, lalu perebutan kekuasaan tidak terhindarkan lagi.
Revolusi kekerasan mungkin melahirkan resolusi damai, tapi akibat tersebut hampir mustahil terjadi jika masih diwarnai kegelisahan sektarian yang mengakar dan belum terpecahkan, seperti yang dialami Timur Tengah saat ini. Penekanan pada nuansa baru penolakan keras yang ada sejak lama – tercermin dalam kemarahan warga Sunni di Suriah dan Irak, Syiah di Bahrain, Arab Saudi, dan Yaman, serta Kurdi dan Palestina di mana-mana – menjadikan kondisi sekarang semakin berbahaya. Permasalahan tersebut membara di tengah penindasan autokrat selama bertahun-tahun. Kini, kotak Pandora sudah terbuka dan menyingkap teka-teki geopolitik yang sangat pelik.
Dunia Barat patut dipersalahkan atas situasi sekarang. Negara-negara Barat gagal mengakhiri konflik berkepanjangan di Palestina dan menciptakan masalah baru dengan memporak-porandakan Irak, membiayai mujahidin di Afghanistan, dan menyokong diktator yang mendukung kepentingan keamanan mereka di Irak, Suriah, Mesir, dan di negara-negara lain.
Menyaksikan intervensi kekuasaan besar-besaran oleh Amerika Serikat dan Rusia, banyak orang teringat dengan perjanjian Sykes-Picot yang ditandatangani Britania Raya dan Perancis tentang penetapan batas-batas negara di kawasan dan pembagian Timur Tengah berdasarkan kekuasaan mereka. Bagaimanapun juga, perjanjian Sykes-Picot memberi contoh bagus atas hal-hal yang patut dihindari dalam pembangunan kembali Timur Tengah. Kawasan ini tidak membutuhkan batas-batas wilayah baru atau protektorat baru, tapi Timur Tengah sangat memerlukan negara-negara yang lebih kuat dan berdaya tahan dari segala perpecahan etnis dan tidak rentan terkena pengaruh eksternal.
Survei pendapat mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk Timur Tengah menghendaki pemerintahan yang sah berdasarkan negara hukum, perlindungan hak-hak sipil, dan semangat hidup berdampingan antar komunitas. Ini merupakan tujuan mulia yang memerlukan kompromi dan rekonsiliasi di tingkat global, regional, dan nasional.
Agar aktor-aktor dalam negeri mempunyai cukup ruang untuk merumuskan solusi, harus dimulai dengan meredakan ketegangan dan mencari jalan tengahnya – pertama secara global, antar Amerika Serikat dan Rusia, kemudian di kawasan, antara Iran, Turki, Arab Saudi, dan Israel. Tujuannya disini adalah mencapai “grand bargain” yang memuat isu-isu pokok yang memecah-belah kawasan, termasuk status warga Palestina dan Kurdi, dan menciptakan kondisi-kondisi yang menunjang kesepakatan politik yang efektif di Suriah dan Irak.
Pemecahan masalah-masalah yang selama berpuluh-puluh tidak teratasi tentu sukar dilakukan, tapi kita tidak bisa terus berdiam diri. Lagipula kontroversi terbesar di Timur Tengah tidak bisa diselesaikan dengan pengucilan semata.
Sebagaimana dikemukakan Antonio Gramsci dalam kumpulan esainya Prison Notebooks, “Krisis tersebut pada pokoknya dikarenakan fakta bahwa pelaku usang tengah sekarat dan pelaku baru tidak bisa dilahirkan, dan persis di masa peralihan sementara inilah beragam gejala mengerikan mulai bermunculan.” Singkatnya kalimat itu menggambarkan kondisi Timur Tengah. Bantuan pada kawasan untuk membangun tatanan regional baru mengharuskan kesediaan semua pihak, baik kecil maupun besar, untuk berkompromi, sebagaimana sikap warga Lebanon. Sebuah perang yang menyisakan penaklukan terhadap satu pihak sama dengan perang yang tidak ada habisnya.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Former US President Donald Trump, whose preference for lower interest rates and a weaker dollar was evident during his first term, is reportedly planning to override the Federal Reserve’s independence if he returns to the White House in 2025. The result would be a toxic inflationary cocktail.
thinks the presumptive GOP nominee’s policies reflect an outdated understanding of the economy.
Why are there such high expectations for the ruling Bharatiya Janata Party in India’s ongoing parliamentary election? Simply put, the party is far better organized than its rivals, and its leader, Narendra Modi, is undeniably the most charismatic Indian prime minister in recent memory.
ennumerates the reasons why the ruling party has come to dominate the country’s electoral landscape.
BEIRUT – Melihat kondisi Lebanon saat ini, jelas bahwa tanda-tanda kekacauan sedang melanda Timur Tengah. Masuknya pengungsi asal Suriah dan Irak semakin mewarnai penampungan yang sudah dipenuhi pengungsi asal Palestina. Jabatan presiden di Lebanon masih kosong semenjak dua tahun lalu, karena faksi-faksi politik yang saling bersaing, yang menandakan perseteruan antar penyokong dari Iran dan Arab Saudi, justru melemahkan tata kelola pemerintahan dalam negeri. Dukungan yang diberikan tidak serta-merta menyelesaikan masalah.
Meskipun demikian, Lebanon menunjukkan tanda-tanda ketahanan. Investor dan pengusaha mengambil risiko dan mendirikan usaha-usaha baru. Kelompok masyarakat sipil mengusulkan dan menerapkan inisiatif-inisiatif bermanfaat. Pengungsi kembali bersekolah. Lawan-lawan politik berkolaborasi demi mengurangi risiko keamanan dan pemimpin-pemimpin keagamaan mengusung tema hidup berdampingan dan toleransi.
Ketahanan Lebanon dihasilkan dari kenangan buruk atas perang saudara yang berdarah (1975-1990). Sebaliknya, pengalaman negara-negara lain di Timur Tengah – yang melibatkan sejarah panjang kediktatoran dan pengabaian terhadap kekecewaaan warga yang berkepanjangan – telah menyulut api konflik. Suriah, Irak, dan Yaman kini terpecah-belah akibat perang. Sementara itu, kesulitan yang dialami Palestina yang terus memburuk masih membekas di hati penduduk Arab dan muslim. Di tengah gejolak ini, kelompok-kelompok radikal baru dengan agenda transnasional semakin merajalela.
Selama dua tahun terakhir, konflik melebar ke luar batas-batas negara dan mengancam keamanan global. ISIS atau the Islamic State mengeksploitasi kemarahan Sunni yang ada sejak lama untuk menentang keutuhan wilayah Irak dan Suriah, menciptakan kekosongan strategis yang kini diperebutkan Rusia, Irak, Amerika Serikat, Turki, dan Arab Saudi, kadang secara tidak langsung, tapi seringnya melalui intervensi militer langsung.
Setiap negara memiliki agendanya masing-masing. Irak ingin menonjolkan dukungannya pada populasi Syiah yang dominan, sementara Arab Saudi bereaksi dengan mempersenjatai faksi pemberontak yang melawan presiden Suriah yang disokong Iran, yaitu Bashar al-Assad, dan upaya mengakhiri “kehadiran” Iran di negara tetangganya, di Yaman. Bagi Turki, kepentingannya adalah menghentikan pembentukan negara Kurdi, yang mungkin terjadi apabila pembagian wilayah di Irak dan Suriah betul-betul terjadi.
Dengan memburuknya kondisi di Timur Tengah layaknya tersedot ke dalam pusaran konflik permanen, tidak sulit membayangnya bahwa hanya diktator atau tokoh fanatik agama yang bisa membawa kestabilan. Namun pemikiran tersebut mengabaikan sejumlah aksi revolusi progresif yang pernah terjadi, seperti di Beirut tahun 2005, di Aljazair dan Teheran tahun 2009, dan Arab Spring yang diawali di Tunisia dan menyebar ke seluruh kawasan pada tahun 2011.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Agar bisa memahami kemana berjalannya Timur Tengah, kita perlu kembali menelusuri sejarah untuk menilik asal-mula krisis di kawasan. Nationalisme Arab dan aspirasi modernisasi telah runtuh pasca kekalahan Arab pada perang Arab-Israel tahun 1967 dan merosotnya harga minyak pada tahun 1986. Para pemimpin nasional mempertahankan kekuasaan melalui penindasan dan menggunakan partai-partai oposisi Islam sebagai tameng untuk menghindari reformasi politik. Perekonomian nasional, yang diperburuk dengan praktik kronisme, berakibat pada rendahnya pertumbuhan, dan hilangnya legitimasi pemerintah.
Kegagalan strategi tersebut berdampak pada jatuhnya rezim yang menerapkannya – di Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, dan negara-negara lain – pada tahun 2011. Ketika tidak ada institusi yang bisa membawa transisi politik secara damai di negara-negara tersebut, kelompok-kelompok yang mengedepankan kekerasan mempunyai keunggulan dibandingkan masyarakat awam, lalu perebutan kekuasaan tidak terhindarkan lagi.
Revolusi kekerasan mungkin melahirkan resolusi damai, tapi akibat tersebut hampir mustahil terjadi jika masih diwarnai kegelisahan sektarian yang mengakar dan belum terpecahkan, seperti yang dialami Timur Tengah saat ini. Penekanan pada nuansa baru penolakan keras yang ada sejak lama – tercermin dalam kemarahan warga Sunni di Suriah dan Irak, Syiah di Bahrain, Arab Saudi, dan Yaman, serta Kurdi dan Palestina di mana-mana – menjadikan kondisi sekarang semakin berbahaya. Permasalahan tersebut membara di tengah penindasan autokrat selama bertahun-tahun. Kini, kotak Pandora sudah terbuka dan menyingkap teka-teki geopolitik yang sangat pelik.
Dunia Barat patut dipersalahkan atas situasi sekarang. Negara-negara Barat gagal mengakhiri konflik berkepanjangan di Palestina dan menciptakan masalah baru dengan memporak-porandakan Irak, membiayai mujahidin di Afghanistan, dan menyokong diktator yang mendukung kepentingan keamanan mereka di Irak, Suriah, Mesir, dan di negara-negara lain.
Menyaksikan intervensi kekuasaan besar-besaran oleh Amerika Serikat dan Rusia, banyak orang teringat dengan perjanjian Sykes-Picot yang ditandatangani Britania Raya dan Perancis tentang penetapan batas-batas negara di kawasan dan pembagian Timur Tengah berdasarkan kekuasaan mereka. Bagaimanapun juga, perjanjian Sykes-Picot memberi contoh bagus atas hal-hal yang patut dihindari dalam pembangunan kembali Timur Tengah. Kawasan ini tidak membutuhkan batas-batas wilayah baru atau protektorat baru, tapi Timur Tengah sangat memerlukan negara-negara yang lebih kuat dan berdaya tahan dari segala perpecahan etnis dan tidak rentan terkena pengaruh eksternal.
Survei pendapat mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk Timur Tengah menghendaki pemerintahan yang sah berdasarkan negara hukum, perlindungan hak-hak sipil, dan semangat hidup berdampingan antar komunitas. Ini merupakan tujuan mulia yang memerlukan kompromi dan rekonsiliasi di tingkat global, regional, dan nasional.
Agar aktor-aktor dalam negeri mempunyai cukup ruang untuk merumuskan solusi, harus dimulai dengan meredakan ketegangan dan mencari jalan tengahnya – pertama secara global, antar Amerika Serikat dan Rusia, kemudian di kawasan, antara Iran, Turki, Arab Saudi, dan Israel. Tujuannya disini adalah mencapai “grand bargain” yang memuat isu-isu pokok yang memecah-belah kawasan, termasuk status warga Palestina dan Kurdi, dan menciptakan kondisi-kondisi yang menunjang kesepakatan politik yang efektif di Suriah dan Irak.
Pemecahan masalah-masalah yang selama berpuluh-puluh tidak teratasi tentu sukar dilakukan, tapi kita tidak bisa terus berdiam diri. Lagipula kontroversi terbesar di Timur Tengah tidak bisa diselesaikan dengan pengucilan semata.
Sebagaimana dikemukakan Antonio Gramsci dalam kumpulan esainya Prison Notebooks, “Krisis tersebut pada pokoknya dikarenakan fakta bahwa pelaku usang tengah sekarat dan pelaku baru tidak bisa dilahirkan, dan persis di masa peralihan sementara inilah beragam gejala mengerikan mulai bermunculan.” Singkatnya kalimat itu menggambarkan kondisi Timur Tengah. Bantuan pada kawasan untuk membangun tatanan regional baru mengharuskan kesediaan semua pihak, baik kecil maupun besar, untuk berkompromi, sebagaimana sikap warga Lebanon. Sebuah perang yang menyisakan penaklukan terhadap satu pihak sama dengan perang yang tidak ada habisnya.